S2 Ilmu Hukum

Menyadari pentingnya untuk pengembangan kompetensi dan profesionalisme bagi Praktisi Hukum dan Akademisi, Maka Program Pascasarjana Esa Unggul (UEU) menyediakan pendidikan lanjutan strata-2 Magister Ilmu Hukum (MH). Program ini menekankan kepada penguasaan dan praktek di bidang Hukum Bisnis Internasional, Hukum Tata Negara dan Konstitusi. Program ini penting bagi mereka para praktisi hukum maupun eksekutif.

Tujuan dan Sistem Pendidikan

Menggunakan The Triangle Method dengan pendekatan multidimensi yang mempromosikan hubungan erat antara dosen, mahasiswa dan tenaga ahli (praktisi) dari dunia industri dan organisasi pemerintah, sehingga mahasiswa benar-benar memahami complex structures, functions, and roles dalam sebuah organisasi bisnis, serta dapat memberikan solusi dengan memadukan concepts, views, professional knowledge and techniques dalam manajemen.

Sasaran utama dari Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul adalah terbentuknya lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, kompetensi dan daya saing yang tinggi.  Keempat sasaran ini dicapai dengan membangun budaya akademik, melalui peningkatan analytical ability, reading ability, learning ability and writing ability.

Gelar dan Status Akademik

Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan program ini berhak menyandang gelar “MH” (MAGISTER ILMU HUKUM), secara formal program ini disamakan dengan program-program pascasarjana lain sebagai penyandang gelar Strata-2 (S2) dan berhak melanjutkan studinya sampai jenjang Strata-3 (Doktor) bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

SERTIFIKAT AKREDITASI

Visi

Menjadi Program Magister Ilmu Hukum Terbaik ditingkat nasional dan regional dalam Hukum Bisnis Internasional, Pidana, dan Hukum Tata Negara dan Konstitusi.

Misi

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis kepemimpinan, kemampuan analisa, etika profesi, dan kemandirian;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang mendukung pencapaian profesionalisme, kepemimpinan, kemampuan menjadi praktisi hukum, dan kemandirian melalui penggunaan teknologi informasi pada dunia usaha dan lembaga-lembaga penegak hukum;
3. Melakukan pengabdian masyarakat melalui kerjasama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat;
4. Melakukan kerjasama dengan asosiasi, dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan pengembangan kemampuan dibidang hukum.

Tujuan

Tujuan PRODI MH merupakan arah pengembangan institusi dari dilaksanakannya Misi PRODI MH.

Tujuan PRODI MH adalah:

1. Menghasilkan lulusan magister ilmu hukum yang memiliki kemampuan profesional dan beretika;
2. Lulusan yang berdaya saing ditingkat nasional dan regional;
3. Kontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia;
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan praktek hukum yang professional dan solutif terhadap perkara yang ditangani;
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jaringan luas.

FASILITAS

1. Peradilan Semu (Mootcourt)
2. Clinical Study System
3. Comparative Legal System Program
4. Laboratorium Komputer
5. Perpustakaan Ilmu Hukum

PERPUSTAKAAN

Buku Teks

1. Asas-asas hukum pidana, Moeljatno, Rineka cipta, 2008
2. Dasar dasar Perburuan, 2005
3. Hukum Kebedaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jil.II;, Frieda Husni nterna, 2005
4. Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Daud Silalahi, Alumni, 2001
5. Hukum Perdata Internacional Indonesia, Jil II Bagian 5 Buku ke 6; Sudargo Gautama, 2007
6. Hukum Perdata Internasional Indonesia”, Jil II Bagian 3 Buku ke-4; Sudargo Gautama, Alumni, 2007
7. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2; Kansil,Rineka Cipta, 2002
8. Hukum teknologi dan informasi, M.Arsyad sanusi , TIM Kemas ,2005
9. K.U.H. Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan; Mariam Darus Badrulzaman, 2006
10. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradlan Agama UU no.7 Tahun 1989; Yahya Harahap, 2007
11. KUH Perdata buku III, hukum Perikatan dengan Penjelasan, Mariam Darus B, Alumni Bandung , 2006
12. Narkoba dan perdilanya di Indonesia reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan” OC Kaligis & associateses, Alumni Bandung,2007
13. Penelitian Hukum, Mahmud M, Kencana Prenada Group, 2008
14. Pengantar Hukum Internacional Cases and matrials dan lampiran-lampiran; Alumni Bandung,2003
15. Pengantar Hukum Internasional Cases and materials dan lampiran-lampiran, alumni Bandung, 2003
16. Peradilan tata usaha hukum Negara bk I, Indroharto, Pustaka sinar harapan,2004
17. Perlindungan hukum atas Hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, O C Kaligis, Alumni Bandung , 2006
18. Perspektif hukum dalam dunia properti, Erwin Kallo, Minerva Athena Pressindo, 2008
19. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan; Gunawan Widjaja, 2005
20. Trips – WTO dam Hukum HKI Indonesia, Afrilyana Purba, Rineka cipta Prgeone, 2005

Jurnal Ilmiah Nasional

1. Jurnal Gloria Juris, Universitas Vol. 7 No. 1 Jan-Apr 2007
2. Jurnal HAM, Vol.4, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007
3. Jurnal Hukum & Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Vo. II/Edisi 3 April-Juli 2006
4. Jurnal Hukum Humaniter, Vol.1, No.2, April, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2006
5. Jurnal Hukum Prioris, Volume I, No.1-3, Universitas Trisakti, 2006
6. Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol IV – No. 1 – 2008
7. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol 3 Nomor 3 2006
8. Jurnal Law Review, Universitas Pelita Harapan, Vol VI, No. 2 Nopember 2006
9. Jurnal Yarsi, Universitas Yarsi Vol. 4, No. 1, Mei 2007
10. Jurnal Yudisial, Vol.1-4,No.1-3, Agustus- Desember, 2007
11. Lensa, Tahun 5 – 7, No.8 – 13, Universitas Pramita Indonesia, 2006 – 2008
12. Lex Jurnalica, Vol. 03-04, No.3, Agustus , Universitas INDONUSA Esa Unggul, 2007

Jurnal Ilmiah / Bulletin Internasional

1. IALS Newletter, IALS, 1 Agustus 2006
2. International Perspectives in Victimology, Tokiwa International Victimology Institute Journal, Vo. 3 No 1-2, 2007
3. ISM Minda, Institute Sosial Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat Malaysia, Mac 06
4. Serenade, Berita Univeriti Kebangsaan Malaysia, Oktober 2006

E-Jurnal Hukum

1. Law and Contemporary Problems
2. Law and Policy in International Business
3. Law Firm Inc.
4. Law of the Sea Bulletin
5. Administrative Law Review
6. Alaska Law Review
7. Albany Law Review
8. Ascribe Law News Service
9. Business Law Review (UK)
10. Crime, Law and Social Change
11. Duke Law Journal
12. Environmental Law
13. FBI Law Enforcement Bulletin
14. Harvard Law Review
15. Health Law Journal
16. Health Law Review
17. Hospital Law’s Regan Report
18. International Law Update
19. Jones Law Review
20. Mcgill Law Journal
21. Medical Law’s Regan Report
22. Michigan Law Review
23. National Law Journal
24. Nursing Law’s Regan Report
25. Stanford Law Review
26. Transnational Law & Contemporary Problems
27. Yale Law Journal
28. Air Force Law Review
29. American Criminal Law Review
30. Canada-United States Law Journal
31. Child Protection Law Report
32. Common Market Law Review
33. Duke Environmental Law & Policy Forum
34. Employee Relations Law Journal
35. European Business Law Review
36. European Environmental Law Review
37. European Public Law
38. Federal Communications Law Journal
39. Fordham Urban Law Journal
40. Issues in Law & Medicine
41. Journal of Law and Health
42. Journal of Law, Medicine & Ethics
43. Land Use Law Report
44. Latin American Law and Business Report
45. Melbourne University Law Review
46. New Jersey Law Journal
47. Air and Space Law
48. American Journal of Law & Medicine
49. Communications and the Law
50. Harvard Journal of Law & Public Policy
51. Journal of Criminal Law and Criminology
52. Psychiatry, Psychology and Law
53. Theoretical Inquiries in Law
54. Uniform Crime Reports: Law Enforcement Officers Killed and Assaulted
    
    

SKRIPSI

1. Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi kasus Perceraian Antara Egbert Mone Seorang Warga Negara Belanda Dan Anastasia Teguh Rahayu Seorang Warga Negara Indonesia), Dita Octaviani, UIEU, 2007
2. Analisa Mengenai Hubungan Antara Tindak Pidana Terorisme Dengan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Yoshinta Indira Vircandara, UIEU, 2004
3. Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Australia (Studi Kasus Koruptor BLBI Hendra Raharja); Yose Rizal, UIEU, 2008
4. Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia; Alinda Utami, UIEU, 2008
5. Kedudukan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Budaya Hukum Confucius; Ratri Kusuma Dewi, UIEU, 2007
6. Keputusan Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan; Abdul Rozak Zulfikar, UIEU, 2008
7. Narkotika Ditinjau Dari Sudut Yuridis (Sebuah Studi Tentang Keputusan Pengadilan Perkara Narkotika); Hardiansyah, UIEU, 2003
8. Pencemaran Lingkungan Hidup Diakhibatkan Oleh Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Pidana PD. Morien No. 250/PID/B/Pengadilan Negeri Bandung); Hera Febrasari Widiasih, UIEU, 2008
9. Penerapan Aturan Perbarengan Tindak Pidana Perkosaan Dan Pembunuhan Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus No. 184/PID.B/2000/PN/TNG); Intan Nirmala, UIEU, 2008
10. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika; Liana, UIEU, 2007
11. Pengankatan Anak WNI Oleh Orang Tua Angkat WNA Dan Permasalahan Hukumnya; Mely, UIEU, 2004
12. Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Sosial Di Perumahan Dasana Indah Kelurahan Bojong Nanga Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang (Suatu Tinjauan Hukum; Harry Sutresna Saputra, UIEU, 2007
13. Perlindungan Konsumen Dari Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan; Naofiah, UIEU, 2007
14. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan UU Merek Nomor 15 Tahun 2001 (Dalam Studi kasus Gianni Versace); Umiyati, UIEU, 2005
15. Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Pencemaran Udara Lintas Negara Antara Indonesia-Malaysia-Singapura; Ayu Wulansari, UIEU, 2008
16. Tinjauan Sosiojuridis Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Boru Tulang (Pariban) Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Angkola; Aidil Hamonangan, UIEU, 2005
17. Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antar Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dengan Majikannya, Serta Hak-Hak PRT Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan; Machfudz Maulana, UIEU, 2008
18. Tinjauan Yuridis Berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan Dan Adat Istiadat Dina Di Indonesia (Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Menjalankan Aktivitas Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia Dalam Kurun Waktu Tahun 1967-2000); Deasy Varianti Sutanto, UIEU, 2004
19. Tinjauan Yuridis Mengenai Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Dalam Suatu Tindakan Medik Berdasarkan Hukum Kedokteran Indonesia; Rani Nuraini, UIEU, 2008
20. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Wilayah Udara Negara Indonesia (Studi Kasus Flight Information Region Natuna); Ahmad Crusade Giri Brata, UIEU, 2006
    
    

TESIS

1. Implementation and impact of relocation policy to Madurese internally displaced persons in Pontianak West Kalimantan; Heru Susetyo
2. Larangan Penetapan Harga Sebagai Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat; Henry Arianto
3. Perjanjian Alih Tehnologi Melalui Usaha Patungan Antara Enterprise Dengan Investor Perintis; Fitria Olivia
4. Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Hak dan Status Tenaga Kerja Indonesia di Negara Tujuan Bekerja; Dhoni Yusra
5. State Responsibility and the protection of Aasylum Seekers the Implementation of non Refoulement Principle in 1951 Refugee Convention in Tampa Australin Affairs; Heru Susetyo
6. Sudi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Topo Santoso
   
   

DISERTASI

1. Kajian Hukum Atas Insider Trading Di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia; M. S. Tumanggor, Universitas Padjadjaran
2. Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia; Agus Raharjo, Universitas Diponegoro, 2008
3. Negara Maju VS Negara Berkembang Studi Kasus Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat-obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Di Indonesia; Agus Sardjono, Universitas Indonesia
4. Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta ( Ringkasan Disertasi ); B.F. Sihombing, Universitas Indonesia, 2004
5. Politik Hukum pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik (1971-1997); Ramli Hutabarat, Universitas Indonesia
6. Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Arif Gosita, Universitas Indonesia
   
   

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum (MH)

DOSEN PENGAJAR

1. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., M.Hum.
2. Dr. Wasis Susetio, SH., MH.
3. Dr. Helvis, SH., MH.
4. Dr. Horadin Saragih, SH. M.Hum.
5. Dr. Suryanti, SH., M.Kn.
6. Dr. Joko Widarto, SH., MH.